Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan)

Yogi Widian Saputro

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017

Yogi Widian SaputroFakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : [e-mail]  Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Di dalam skripsi ini juga akan dibahas juga hambatan atau kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan serta upayanya untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Peredaran Minuman Keras. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan minuman keras. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi hambatan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian peredaran Minuman Keras. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja terkait mengawasi peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan dan menghadapi hambatan yang ada, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Keras, maka pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satuan Polisi Pamong Praja harus terus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal. Kata Kunci: Pelanggaran, Peraturan Daerah, Minuman Keras, Satuan Polisi Pamong Praja.  Abstract In this writing, the author discusses the Role of Civil Service Police Unit in Supervising and Controlling the Distribution of Liquor. In this writing will also be discussed hindrances or obstacles experienced by the authorities who in this case is the Civil Service Police Unit of Lamongan Regency and its efforts to overcome obstacles in enforcing Local Regulation Number 3 Year 2004. The reason for taking this title is the facts on the ground that the frequent occurrence of violations that occur associated with the Local Regulation on the Circulation of Liquor. The purpose of this writing for students is as a reference especially for law students who are studying violations of local regulation related to liquor. While for the Civil Service Police Unit of Lamongan Regency, it can be used as a reference in terms of knowing the prevention efforts in facing obstacles related to the Local Regulation of Lamongan Regency Number 3 Year 2004 on the Supervision and Control of Liquor Distribution. In this case the authors want to know in depth about the role of the Civil Service Police Unit in regards to the supervision of the circulation of liquor in Lamongan District and face the existing barriers, thus the authors utilize the method of empirical legal research, that is conducted by reviewing and interpreting things contained in the provisions and materials of the law in the form of existing legislation and other literature to be further connected with existing conditions in society. In order to prevent the occurrence of violation of the Local Regulation of Lamongan Regency Number 3 Year 2004 on the Supervision and Control of Liquor Distribution, the party from the Civil Service Police Unit of Lamongan Regency has to do some preventive and repressive ways. Suggestions that can be given in this writing is, Civil Service Police Unit should continue to coordinate with other parties in terms of prevention of violations of local regulation, therefore the enforcement of local regulation can run optimally. Keywords: violation, local regulation, liquor, civil service police unit.