Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2018

Implementαsi Pαsαl 3 Αyαt 11 Perαturαn Pemerintαh Nomor 53 Tαhun 2010 Tentαng Dsiplin Pegαwαi Negeri Sipil Mαsuk Kerjα dαn Menααti Jαm Kerjα (Studi di Bαdαn Kepegαwαiαn Pendidikαn dαn Pelαtihαn Kotα Gorontαlo).

Fahmi Kamuli (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Apr 2018

Abstract

Fahmi Kamuli Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Abstrak Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil masuk kerja dan menaati jam kerja. Pada pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah tentang kedisiplinan PNS dalam mematuhi peraturan kerja. Hasil yang didapatkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, masih banyak PNS yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu tentang cara penerapan pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung kedisiplinan PNS. Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis sebagai metodologi penelitian. Kata kunci: Disiplin, Pasal 3 ayat 11, Pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil. Abstract This research was conducted by observing Government Regulation Number 53 of 2010 on Discipline among Civil Servants regarding Starting Working Hour and Working Hours Article 3 Paragraph 11 of Government Regulation on Discipline among Civil Servants in complying with employment regulation. From the observation in civil service, education, and training agency of Gorontalo, it is revealed that there are a number of civil servants that fail to comply with the regulation stipulated by the government of Gorontalo. Two research problems were presented in the research related to the implementation of Article 3 Paragraph 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 and hampering and contributing factors of discipline among civil servants. This research employed socio-juridical research method. Keywords: discipline, Article 3 Paragraph 11, infringement, civil servant. 

Copyrights © 2018