OPTIMALISASI TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

Tio Rahmad Januar

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2018

Tio Rahmad Januar, Herlin Wijayati, SH., MH., Agus Yulianto, S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: [phone], Fax: [phone] Email : [e-mail]  ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa  dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun kenyataannya Tugas Kepala Desa di Desa Talun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan apa Faktor penghambat dari pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan optimalisasi Tugas Kepala Desa belum bisa dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Talun yang sudah di susun untuk jangka waktu satu tahunan, adanya beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya Tugas Kepala Desa, adanya faktor penghambat internal dan eksternal yang menyebabkan tidak optimalnya Tugas Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas Kepala Desa ABSTRACT In village governance, according to Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Village, village Head serving as a village government is responsible for the governance of the village, village development, people development, and social empowerment of the village. In reality, tasks performed by a village Head of Talun seem to encounter several issues and they have not been optimally performed. Regarding this situation, there are several research problems presented: how are the tasks of the village Head optimised based on Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Village in Talun village, District of Rejoso, Regency of Nganjuk and what are hampering factors of the optimisation of the tasks of the village Head of Talun village, the District of Rejoso, the Regency of Nganjuk. This research employed empirical juridical method with the socio-juridical approach. The result of the research reveals that the optimization of the tasks of the village Head has not been optimally performed based on one-year-period work plan of the governance of Talun village, most of which is caused by both internal and external factors. Keywords: optimization, tasks of village Head