KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG WAJIB DIIKUTI OLEH TENAGA KERJA INDONESIA

Fatimah Az-Zahra Firdaus

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2018

Fatimah Az-Zahra Firdaus, Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, SH., MH., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai pengaturan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Permenaker No 7 Tahun 2017. Pasal 2 Permenaker No 7 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI meliputi program Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, pasal 3 hanya mewajibkan TKI ikut serta dalam program JKK dan JKM, Sedangkan program JHT tidak wajib. Dan dalam pasal 6 hanya mewajibkan TKI  mendaftar salah satu program diantara program JKK, JKM atau JHT. Oleh karena itu, pasal 2, 3, dan 6 Permenaker No 7 Tahun 2017 tersebut saling bertentangan, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap program jaminan sosial yang diwajibkan bagi TKI. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas pengaturan program jaminan sosial bagi TKI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa Kepastian Hukum pengaturan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI berdasarkan Permenaker No 7 Tahun 2017 seharusnya meliputi program Jaminan JKN, JKK, JKM, dan JHT. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ABSTRACT This research discusses the regulation of social security program compulsory to all workers in Indonesia according to Regulation of Manpower Minister (Permenaker) Number 7 of 2017. It is mentioned in Article 2 of Permenaker Number 7 of 2017 that several social security programs which involve health insurance (JKN), insurance for work accident (JKK), death security (JKM), and old-age benefit (JHT) are compulsory to workers. On the contrary, it is stated in Article 3 that only JKK and JKM are compulsory, not JHT. According to Article 6, workers are only required to register to JKK, JKM, or JHT. Therefore, Article 2, 3, and 6 of Permenaker Number 7 of 2017 seem to be inconsistent with each other, leading to ambiguity regarding social security compulsory to all workers. This research is categorized as legal research with a statute and conceptual approach. All the legal materials were grammatically and systematically interpreted. The research result suggests that the legal certainty in the regulation of social security compulsory to all workers in Indonesia, according to Permenaker Number 7 of 2017, should involve JKN, JKK, JKM, and JHT. Keywords: legal certainty, social security, Indonesian workers (TKI)