URGENSI REGULASI PROSEDUR PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK

Jessy Theresia Purba

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2018

Jessy Theresia Purba, Siti Hamidah, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [e-mail] Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang urgensi regulasi prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang ada akan membantu untuk menganalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori dalam hukum perbankan yang juga mengatur mengenai penyelesaian kredit macet. Hasil dari penelitian ini diantaranya ialah regulasi prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet sangat dibutuhkan oleh perbankan dan juga masyarakat. Hal ini ditinjau dari 3 aspek yaitu, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Walaupun telah diatur mengenai hal ini dalam beberapa regulasi, tidak menjamin kepastian hukum bagi pihak perbankan sebagai pihak yang menyalurkan kredit dan masyarakat sebagai nasabah debitur. Adapun regulasi yang telah dibentuk belum menjamin kepastian hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masih terdapat rumusan pasal yang tidak mendeskripsikan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 dan asas tidak mencerminkan asas kepastian hukum pada Pasal 6. Sedangkan berdasarkan teori Lon Fuller, regulasi yang telah ada belum konsisten dengan regulasi terkait lainnya, dan regulasi tersebut harusnya adalah rumusan undang-undang yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, maka regulasi mengenai prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet sangat urgen, sehingga baik bank maupun masyarakat dapat mengupayakan penyelesaian kredit macet sah secara hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet maka dapat mewujudkan kepastian hukum bagi bank maupun masyarakat dalam penerapannya. Kata Kunci : Urgensi, Hak Milik Atas Tanah, Penyelesaian kredit macet, Bank Abstract This journal aims to examine and analyze the urgency of the procedure of the takeover of the assets of a debtor in Settlement of Bad Debts in Bank. The type of this research is the juridical normative research that uses the type of the approach of the legislation and analytical approach, with legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures. The existing legal materials will help to analyze using the theory of legal certainty and the theory in the banking law also set up regarding the settlement of bad debts in the bank. The results of this research including are the regulation of the procedures the takeover of the assets of the debtor as an alternative settlement of the credit crunch very needed by banks and also the community. This is reviewed from 3 aspects namely, judicial aspect, aspects of sociological and economic aspect. Although has set about this in some of the regulation, does not legally guarantee certainty for the banking sector as a party that transmits credit and the community as a debtor. Now the regulation that has been formed didn’t consist legal guarantee certainty because based on Act No. 12 The year 2011 about the formation of Regulations Division, there is still the formulation of the article does not describe the basis of the clarity of the formulation and the basis can be implemented based on Article 5 and the basis does not reflect the basis of legal certainty on Article 6. While based on the theory of Lon Fuller, the regulation that was not consistent with other relevant regulations and the regulations should be in the formulation of legislation which clearly so that it can be well implemented. Thus, the regulation about the procedure to the takeover land ownership rights in settlement of bad debts in bank very urgent, so that both the bank and the community can pursue settlement of the credit crunch as the legitimate law. With the existence of clear regulations concerning the procedure for the takeover of the land ownership rights in settlement of bad debts in the bank and can achieve legal certainty for the bank and the community in its application. Keywords: urgency, land ownership rights, settlement bad debts, bank