ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTA KOPERASI TERHADAP KOPERASI ( STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. )

William Surya Putra Handoko

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018

William Surya Putra Handoko, Dr. Budi Santoso, SH, L.LM, Dr. Reka Dewantara, SH, MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail : [e-mail]  ABSTRAKPenjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencatumkan dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat dan yang harus diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Dalam prakteknya, Koperasi dapat melakukan beberapa jenis pengelolaan dan penyaluran dana, maka dari itu diperlukan sebuah perjanjian antara pihak Koperasi dengan anggota yang ingin menyimpan dana di Koperasi, agar dalam pengelolaan dana dalam Koperasi tersebut tercipta sebuah kepastian hukum dan berjalan lancar. Namun perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Wanprestasi adalah sikap ingkar janji dari salah satu pihak yang berjanji akan melakukan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Pada putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. antara Ibu Linda selaku Penggugat melawan Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam selaku Tergugat telah terjadi Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat. Namun pada putusannya, Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan kurang pihak (Plurium Iitis Consortium). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan seperi Undang-Undang tentang Perkoperasian dan beberapa teori dari para ahli hukum seperti teori business judgement rule.Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Penolakan Gugatan Wanprestasi, Wanprestasi, Anggota Koperasi, Koperasi ABSTRACT Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the basis of economic democracy and things that should be put as priority for the welfare of societies and economy, all of which are arranged as part of cooperation of people according to family values. This fundamental is reflected in a cooperative. Practically, cooperative works some ways related to fund management, one of which is saving and loan. However, it does not work as what has been agreed between debtor and a creditor. A breach of contract is an example in which one of the parties involved in an agreement fails to act as what has been agreed between a debtor and a creditor. In the Decision Number 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. regarding a case happening between Mrs. Linda who filed a lawsuit against cooperative Sri Rejeki as a defendant, it was found that the cooperative Sri Rejeki breached the contract. However, based on the Decision, the Judge granted demurrer by the defendant and had claimed that the lawsuit filed by the plaintiff was murky and lack of support from parties. The Decision, in this research, was analysed by referring to several Laws such as the Law of Cooperative and some theories made by legal experts such as the theory of fiduciary duty.   Keywords: Juridical analysis, Judge’s decision, rejected lawsuit regarding breach of contract, breach of contract, cooperative member, cooperative