<![CDATA[Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak dulu dianggap sebagai daerah di mana angka kematian ibu dan anak yang tinggi di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Millennium Development Goals (MDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan terhadap semua negara dalam hal pengurangan substansial dalam kematian anak dan ibu hingga tahun 2015 (dari 1990). Karena itu, Indonesia dan NTT perlu memiliki program komitmen yang kuat. Mengurangi kematian ibu dan anak adalah salah satu dari program strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Indonesia masih mengalami permasalahan kematian ibu tinggi, kasus HIV, status gizi buruk dan penyakit tidak menular. Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu agar kesehatan anak lebih baik, hal ini menjadi bagian dari program prioritas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti berdasarkan peluang dan partisipasi perempuan dalam hak dan layanan kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi pengucilan sosial di antara keputusan perempuan yang berkaitan dengan praktik tradisional dan budaya; untuk mengeksplorasi kebijakan kesehatan reproduksi di Alor. Peneliti mengambil informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabuaten Alor dengan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi terbatas khususnya untuk perempuan. Konsultasi pra nikah adalah salah satu kebijakan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga kecamatan. Kekerasan berbasis gender biasanya terjadi terkait aktivitas seksual perempuan dan laki-laki. Posisi perempuan dalam komunitas masih lemah, terutama yang terkait dengan budaya mas kawin 'belis' - Moko. Belis menjadi sebuah belenggu bagi Perempuan Alor dalam mengakses hak dan kesehatan reproduksi. Perempuan Alor belum paham benar tentang hak kesehatan reproduksi mereka. Kata Kunci: Perempuan, Hak Kesehatan Reproduksi, FGD, Belis]]>
Copyrights © 2019
