<![CDATA[Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan good governance di lingkungan instansi pemerintah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang memiliki kantor vertikal tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat membutuhkan teknologi informasi dalam mengumpulkan data dan mengolah laporan sehingga diperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Pembayaran tunjangan kinerja merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap bulan dengan melibatkan 800-an kantor/satker di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengajuan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara semi manual dan berjenjang dari satker melalui kanwil dan unit eselon I sebelum sampai kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya kesalahan input karena redundansi penginputan data dan kesalahan penjumlahan pada saat rekapitulasi. Selain itu data pengajuan dan pelaporan tidak dapat diperoleh secara cepat dan tidak dapat dimonitor secara real time karena harus menunggu rekapitulasi semua unit eselon I selesai. Oleh sebab itu, dirancanglah sistem informasi pengajuan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan dengan menggunakan metode prototype. Sehingga diharapkan kantor pusat kementerian akan memperoleh informasi kebutuhan dana dan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dari satker lebih cepat dan akurat.]]>
Copyrights © 2019
