KESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak)

Fahrunnisa
Apriadi

Jurnal TAMBORA
Vol 3 No 3 (2019): EDISI 8

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data P2TP2A Kabupaten Sumbawa, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 berjumlah 55 kasus dan terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2018 yaitu 66 kasus. Hal ini tidak sejalan dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan dan implementasi pemenuhan hak anak di kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian aksi partisipatif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak anak. Hasil dari penelitian aksi ini adalaah implementasi pemenuhan hak anak belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh kapasitas kelembagaan belum memadai karena lemahnya koordinasi antar OPD dan belum tersedianya Rencana Aksi daerah (RAD).