NAZHARIYYAT AL-FIQIH AL-SIYASI DALAM MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN DAN NEGARA MENURUT AL-MAWARDI

Abdul Hamid (Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

AbstrakTulisan ini menjelaskan mekanisme memilih pemimpin pemerintahan dan Negara menurut teori maslahat Abu Hassan alMawardi. Menurut al-Mawardi, ajaran Islam syarat denganmuatan muatan norma-norma hukum yang erat kaitannyadengan masalah politik dan ketatanegaraan. Berpijak kepadapenafsiran Q.S. Ali Imran ayat 59, al-Mawardi merekonstruksimakna Ulil Amri sebagai representasi politik rakyat dalam sistem kekuasaan negara. Menurutnya, Ulim Amri adalah sekelompok orang terpilih dari berbagai kalangan yakni tentara,ulama, ilmuwan, dan sebagainya yang memiliki kunci pentingdalam proses pengambilan keputusan politik. Hal menarik daripemikiran al-Mawardi adalah ia banyak menonjolkan sisikonsensus politik (ijma fi fiqh al-siyasi) dalam proses pengambilan keputusan politik, yang salah satunya digunakan dalammemilih pemimpin pemerintahan dan negara.