<![CDATA[Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perjalanan sejarahnya juga tidak terbebas dari berbagai kendala. Putusan Mahkamah Konstitusi pada kenyataannya sering tidak difahami memiliki kekuatan sebagaimana sebuah undang-undang. Makalah ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pendekatan filosofis dan historis. Berdasarkan asas erga omnes yang berlaku atas Putusan Mahkamah Konstitusi dan tanggapan dari masyarakat serta lembaga penyelenggara negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, hasilnya menunjukkan bahwa keberlakuan asas erga omnes lahir dari sifat final dan mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari perspektif filosofis, Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mengikat semua pihak, baik individu maupun institusi. Akan tetapi, dalam implementasinya beberapa masyarakat dan Lembaga penyelenggara negara tidak memberikan respon sebagaimana mestinya. Kondisi seperti itu mengarah pada kesimpulan bahwa pemahaman dan kesadaran berkonstitusi pada masyarakat dan lembaga penyelenggara negara masih rendah. The Indonesian Constitutional Court in its historical journey is also not free from various obstacles. The decisions of the Constitutional Court in reality are not necessarily understood as a law. This paper uses the normative juridical method by emphasizing philosophical and historical approaches. Based on the erga omnes principle of the Constitutional Court's decisions and the response of the public and state administrators to the decisions of the Constitutional Court, the results show that the validity of the erga omnes principle was born from the final and binding decisions of the Constitutional Court. From a philosophical perspective, a Constitutional Court decision must be binding on all parties, both individuals and institutions. However, in its implementation some public and state administrators did not respond accordingly. Such conditions lead to a conclusion that understanding and constitutional awareness in the society and institutions is still low.]]>
Copyrights © 2019
