PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA BIDANG TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIAMIS

AGUS NURULSYAM SUPARMAN (Universitas Galuh)

Moderat
Vol 1, No 2 (2015)

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawai bidang tenaga kerja yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan pembuatan AK. I di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan prinsip pelayanan prima pada bidang tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai bidang tenaga kerja DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dan 5 orang masyarakat yang menerima pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan prinsip pelayanan prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dinilai sudah mampu secara optimal melaksanakannya, dilihat dari 15 indikator yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dimana 10 indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan 5 indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah Belumi tersedianya stundar operasional prosedur dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja; Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pegawai pemberi layanan; Keterbatasan pemanfaatan media sosialisasi dalam hal prosedur dan alur proses pelayanan pembuatan AKI kepada masyarakat; Keterbatasan sarana dan prasana dalam ruang pelayanan AK. 1 yang tidak mendukung Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pembuatan AK.1 dengan mengacu berdasarkan aturan perundang-undangan; Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui prinsip kerja gotong royong yang dapat bekerja secara fleksibel: Pemanfaatan media dan saluran komunikasi, seperti adanya media bookflet, banner, dan papan informasi; Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani secara efektif dan efisien.