Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan

Luh Putu Happy Ekasari

Jurnal Hukum Prasada
Vol. 6 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prasada

Land rights are rights to certain parts of the earth's surface, which are bounded, with dimensions of two in length and width. Certificate of Property Ownership on Land is a legal product issued by the National Land Agency (BPN) as a proof and proof of land ownership. This study aims to examine and understand the strength of the decisions of the State Administrative Court that have permanent legal force against the cancellation of Property Rights Certificates on Land through the authority of the Head of the Land Office and to examine more deeply the strength of binding law Cancellation Decree issued by the Head of the Land Office regarding cancellation of Property Rights Certificate on the land. The research method used in this study is Juridical-Normative research method. The research approach used by the author is a legal approach, conceptual approach, analytical approach, and philosophical approach. The technique used is document study or library study. Legal material collection techniques are carried out by inventory procedures to study and explore the primary, secondary and tertiary legal materials related to this research. The results of this study are the Strength of Administrative Court Decisions that have permanent legal force against the Cancellation of Certificates of Property Ownership over Land is a legal force that binds all people (erga omnes), has the power of proof and has the power of executive law. Legal strength of Cancellation Decree of Land Ownership Certificate issued by the Head of the Land Office has the executorial power/power to be carried out as a follow-up to the implementation of the PTUN ruling which has obtained permanent legal force, which is related to the cancellation order of the Land Rights Certificate. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sertifikat Hak Milik atas Tanah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanda bukti dan alat pembuktian terhadap pemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan memahami kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dan mencermati lebih mendalam tentang kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Pembatalan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur inventarisasi mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah merupakan kekuatan hukum yang mengikat semua orang (erga omnes), memiliki kekuatan pembuktian dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kekuatan eksekutorial/kekuatan untuk di jalankan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang Amarnya berkaitan dengan perintah pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.