<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar; (2) Eksistensi publicness dikelola dengan cara negosiasi kepentingan; (3) Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika adanya tekanan dari kelompok ekonomi; (4) Publicness tereduksi ketika minimnya peran dan kontrol pemerintah; dan (5) Derajat publicness meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Saran yang ditawarkan yaitu pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness. Kata kunci : Publicness, kelompok ekonomi, Malioboro]]>
Copyrights © 2018
