<![CDATA[Kaum pedagang atau pun para pengusasa di Indonesia mulai awal republik ini berdiri sampai saat ini selalu dalam lingkaran sentrum kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu bisa berupa keterwakilan mereka di parlemen, pengurus inti partai politik bahkan pemegang tampuk perusahaan baik sebagai presiden/wakil presiden maupun pembantu presiden (Menteri) serta lembaga-lembaga tertinggi negara.Berbagai analisa yang dilakukan oleh beberapa ahli menemukan fakta bahwa terdapat hubungan yang erat antara ekonomi dan politik, dengan pengertian lain bahwa pelaku-pelaku ekonomi kerap menggunakan kekuatan politik untuk mencapai keuntungan yang sebesarnya terlepas apakah itu digunakan untuk kepentingan sang pelaku ekonomi atau untuk kepentingan negara. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa lampau, seperti regulasi tataniaga cengkeh, kebijakan mobil nasional, kebijakan tariff dan tariff serta kebijakan quota impor dan eksport, terbukti lebih banyak menguntungkan kaum pedagang ketimbang untuk kesejahteraan masyarakat banyak.]]>
Copyrights © 2014
