<![CDATA[Secara kasat mata tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi atau kepemilikan rumahnya, sehingga dapat dikatakan kondisi masyarakat Indonesia belum semuanya sejahtera.Dimana bila dilihat dari kepemilikan rumahnya maka masih banyak warga yang menempati rumah yang kurang atau bahkan tidak layak huni, terutama di daerah perdesaan.Mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa memiliki hunian yang layak, karena rata-rata warga miskin itu memiliki tingkat penghasilan rendah, sehingga tidak semua kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi secara layak, khususnya bidang perumahan karena dibutuhkan dana yang cukup besar bagi mereka untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni.Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan rumah tidak layak huni yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Desa Sumberjo merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Kediri yang menjadi desa sasaran Program BSPS dan mendapatkan bantuan paling besar dibandingkan dengan desa lain di wilayah Kabupaten Kediri untuk tahun anggaran 2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) implementasi program, (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program, (3) dampak implementasi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis model interaktif dari Miles, et.al., serta teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle, maka keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari content of policy (isi kebijakan) dan context of policy yaitu lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.]]>
Copyrights © 2018
