<![CDATA[Di masa Orde Lama, malaose di bidang ekonomi begitu menonjol dan mengundang berbagai kerawanan sosial-politik. Harapan baru dari penataan aspek pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Orde Baru kemudian, tidak lain untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Asumsi yang melandasi harapan baru ini, tidak lain bahwa kemacetan pembangunan, sebagaimana pada masa Orde Lama adalah adanya kelangkaan modal. Untuk itu sangat beralasan bila kebijakan politik untuk pembangunan ekonomi, diarahkan pada aspek pertumbuhan. Mengikuti asumsi itu pula, ditegaskan bahwa dengan pertumbuhan ekomomi yang mantap, pembangunan di bidang politik, sosial, dan budaya akan tumbuh secara simultan mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional.Namun setidak-setidaknya semenjak satu setengah dasa warsa terakhir ini, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai (mendekati) tujuh persen, justru masalah sosial, politik, keadilan, dan pemerataan semakin manajam. Kesenjangan sosial pun semakin menunjukkan gejalanya yang jauh dari harapan dan asumsi di atas. Mengapa terjadi demikian ?. Tulisan berikut ini, sejauh mungkin berupaya menjelaskan kerangka paradigma-teoritik dari kebijakan pembangunan ekonomi di masa Orde Baru ini, serta beberapa implikasinya.]]>
Copyrights © 1996
