<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun seiring dengan tingkat kemajuan di bidang bisnis, hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang di mana di dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Dalam perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi kebebasan berkontrak terimplementasi walaupun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, sedangkan dalam perjanjian baku yang bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Kata kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, dan Klausula Eksonerasi.]]>
Copyrights © 2014
