<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor pro dan kontra kebijakan impor beras dalam era pemerintahan Jokowi. Dari pemetaan aktor tersebut menunjukkan kepentingan para aktor yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang didapat dari jurnal, dokumen pemerintah dan berita secara online. Kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari pertarungan empat aktor yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, serta Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menemukan adanya dinamika pro dan kontra pada Kementerian Perdagangan saat reshuffle, serta Menteri Perdagangan dan Bulog saat pergantian direktur utama. Sedangkan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung konsisten dalam menyikapi kebijakan impor beras. Terjadinya dinamika pro dan kontra membuktikan bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang ingin ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Perbedaan data digunakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sebagai dasar legitimasi untuk mencapai kepentingan dalam kebijakan impor beras. Polemik impor beras yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus korupsi maupun kasus mafia pangan seperti pada kasus impor beras sebelum era pemerintahan Jokowi. ]]>
Copyrights © 2019
