<![CDATA[Penerimaan kas dalam ruang lingkup pemerintah merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap instansi pemerintah perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk penerimaan kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pertanggungjawaban penerimaan kas harus bersifat transparan dan akuntabel sehingga kesesuaian atas implementasi sistem dan prosedur penerimaan kas dapat dipahami dengan baik. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas harus memahani dengan jelas setiap fungsi/tugasnya masing-masing. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 khususnya dalam penerimaan pajak, menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah khususnya dalam hal ini SKPD yang menjadi pelaksana sistem dan prosedur penerimaan kas. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di DPPKBMD Kota Tomohon. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penerimaan kas khususnya penerimaan pajak di DPPKBMD Kota Tomohon, sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 89 yang mencakup fungsi, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang digunakan. serta sistem pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kata kunci: evaluasi, sistem dan prosedur, penerimaan kas]]>
Copyrights © 2015
