<![CDATA[Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) sisi Surabaya memuat tiga kepentingan pemerintah karena merupakan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota. Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut disebabkan karena kurangnya sinergi pembagian peran dan wewenang antar pemerintah, termasuk dalam hal perencanaan ruang sehingga membutuhkan kerjasama antar pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kerjasama perencanaan ruang dalam menangani masalah PKL di kawasan KKJS sisi Surabaya. Identifikasi akar permasalahan PKL menggunakan Root Cause Analysis (RCA) dan content analysis. Content analysis juga digunakan dalam menganalisis model kerjasama perencanaan ruang untuk menangani akar permasalahan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan PKL di KKJS sisi Surabaya adalah kontradiksi regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron. Kemudian dapat disusun sebuah model kerjasama yang efektif untuk menangani akar permasalahan tersebut, yaitu model kerjasama perencanaan ruang. Model ini berbentuk perjanjian tertulis (written agreement) dan melibatkan 4 pihak yang bekerjasama yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dan Badan Khusus Gerbangkertosusila (BK-GKS).]]>
Copyrights © 2015
