<![CDATA[Pegawai Kontrak non PNS bukanlah pegawai negeri sipil yang memiliki NIP tetapi justru seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan Pegawai Kontrak Non-PNS di Pemprov Jateng menimbulkan pertanyaan besar, sementara aturan terkait pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum diratifikasi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai model perekrutan Pegawai KontrakNon-PNS di masing-masing instansi. Ketimpangan ini tidak hanya menyebabkan berbagai perbedaan, tetapi juga membelokkan pencapaian tujuan sistem merit dalam manajemen pegawai. Melalui konsep sistem merit yang tersirat dalam pola rekrutmen PPPK dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, proses rekrutmen Pegawai Non-PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikaji ulang. Hasil studi pendekatan kualitatif berdasarkan konsep rencana kebutuhan, pengumuman lowongan yang luas dan kompetitif, seleksi yang obyektif, pengumuman hasil secara terbuka, dan ikatan kontrak menyatakan sistem merit tidak diterapkan dalam perekrutan Pegawai non PNS. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengembangkan sistem rekrutmen Pegawai Non PNS dalam suatu program terpadu yang berisi kebijakan pembatasan formasi kerja yang dapat diisi oleh pegawai non PNS, metode kontrak yang digunakan, sistem seleksi, dan menunjuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai sektor utama dalam proses rekrutmen pegawai non PNS dengan konsep sistem merit terpadu. Kata kunci: pegawai non PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, rekrutmen, sistem merit.]]>
Copyrights © 2018
