Res Nullius Law Journal
Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PRAJURIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Eky Anggun Lestari, Musa Darwin Pane (+6281321386530)



Article Info

Publish Date
16 Mar 2020

Abstract

ABSTRACT Thei commoni crimei isi thefti withi variousi typesi thati arei backedi upi becausei ofi thei unfulfilledi needsi ofi life.i Thefti crimesi withi thei circumcisioni isi ai normali thefti ini itsi implementationi accompaniedi byi certaini incriminatedi circumstances,i fori examplei isi donei byi Alliedi twoi ori morei actorsi andi performedi ati night.i Thei problemsi examinedi werei howi thei enforcementi andi implementationi ofi criminali sanctionsi fori TNIi soldiersi whoi committedi criminali actsi withi thei exposurei ini thei studyi ofi thei Decreei No.i 85-K/PM.i II-09/AD/VII/2018 Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi problemsi Research. Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi problemsi Research. Keywords:i Accountability;i Thefti byi Grantingi Weights;i Military;i i Criminali experiments ABSTRAK Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai jenis yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, misalnya dilakukan dengan bersekutu dua atau lebih pelaku dan dilakukan pada malam hari. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penegakan dan penerapan sanksi pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan dalam studi putusan Nomor 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut, spesifikasi penelitian ini menggunakan Deskriftif Analitis yaitu dengan metode penelitian dengan cara memberikan data-data dan fakta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap norma-norma hukum, kaidah hukum sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi dengan masalah penelitian. Putusani Perkarai Nomori 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018i yaitui tentangi tindaki pidanai pencuriani dengani pemberatani yangi dilakukani seorangi militeri dani temani sipili lainnya.i Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki hanyai bersinggungani dengani Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai saja,i melainkani bersinggungani jugai dengani Pasali 205i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidana,i dalami kasusi tersebuti hakimi menjatuhkani pidanai bersyarati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i (empat)i bulani dengani masai percobaani 6i (enam)i bulan. Katai Kuncii :i Pertanggungjawaban;i Pencuriani dengani Pemberatan;i Militer;i Pidanai Percobaani

Copyrights © 2020






Journal Info

Abbrev

law

Publisher

Subject

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope ...