KEPASTIAN HUKUM ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK PERORANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

NIM. A2021171033, DEWI MELIANY, S.H

Jurnal NESTOR Magister Hukum
Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

ABSTRAKPenelitian ini mencakup masalah kepastian hukum Sertipikat Tanah Hak Milik perorangan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak yang sudah 5 (lima) tahun dan atau diatas 5 (lima) tahun lamanya terhadap pembatalan sertipikat tanah oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, dan pertanggungjawaban BPN apabila terjadi pembatalan sertipikat oleh PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan.Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas Sertipikat Tanah Hak Milik perorangan yang diterbitkan oleh BPN dalam kaitannya dengan pembatalan sertipikat melalui gugatan di PTUN, pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan tanggungjawab BPN yang menerbitkan sertipikat tanah yang ternyata berrnasalah. Dari hasil penelitian bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukurn oleh karena undang-undang membolehkan bagi subjek hukum lain untuk mempermasalahkannya baik sccara personal maupun berkelompok (masyarakat) di PTUN. Terdapat sengketa Sertipikat yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian BPN. Sampai saat ini penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PTUN Pontianak. Adanya pemakaian ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan atas Sertipikat yang penerbitannya sudah diatas 5 tahun. Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 masih tergantung dari pertimbangan Hakim, belum mengikat para Hakim dalam memutus perkara. Sengketa pertanahan yang mengakibatkan PTUN rnenjatuhkan Putusan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik yang sudah diatas 5 tahun adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang Penerbitan Sertipikat dilakukan dengan itikad buruk atau secara melawan hukum. Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN pada kenyataannya masih mengandung kelemahan menyangkut kepastian hukum atas haknya karena masih dapat dipermasalahkan di lembaga peradilan, dan baru dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum pasti setelah adanya Putusan Hakim. BPN bertanggung jawab terhadap pembatalan Sertipikat oleh PTUN. Sertipikat yang telah dibatalkan PTUN dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanus ditindaklanjuti BPN dengan melakukan pencabutan atau pernbatalan Sertipikat tersebut.Rekomendasi yang dapat diberikan agar dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi pemegang haknya, BPN sebagai stakeholder penerbit Sertipikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data subjek, data objek dan status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya, dan dengan diberlakukannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 sudah sepatutnya diberlakukan secara mutlak.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertipikat Tanah Hak Milik, Pembatalan, PTUN.ABSTRACTThis research presents the issue of legal certainty of Land Ownership Certificate issued by the National Land Agency in Pontianak City which has been 5 (five) years and/or over 5 (five) years for the cancellation of land certificates by third parties. This cancellation is done through the Pontianak State Administrative Court, and the National Land Agency's liability if a certificate is canceled by the Court.This researcher utilized the normative legal research method. In addition, the approach usedby the researcher in the study of literature. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of individual Land Title Certificates issued by the National Land Agency concerning the cancellation of certificates through a lawsuit in the State Administrative Court. This concerns the Implementation of article 32 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and the responsibility of the National Land Agency for issuing incorrect certificates of land.From the research findings, it can be stated that the Land Ownership Certificate has not been fully able to guarantee legal certainty because the law allows for other legal subjects to issue it both personally and in groups (the public) in the State Administrative Court. In addition, there are certificate disputes that occur due to errors or negligence of the National Land Agency, Until now the application of article 32 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 has not been fully implemented by the Pontianak State Administrative Court. The use of the provisions regulated in article 55 of Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Courts; and SEMA RI Number 2 of 1991 by the Judge in resolving land disputes over certificates which have been issued for more than 5 years. The application of article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 144(r still depends on the consideration of the hidges. not yet binding on the judges in deciding cases. Land disputes that result in the State Administrative Court dropping the decision to cancel the Certificate of Ownership that is more than 5 years old is a dispute over ownership of land for which the certificate is issued in bad faith or against the law. The certificate issued by the National Land Agency still contains weaknesses related to legal certainty over its rights because it can still he disputed in the judiciary. The certificate can only be declared to have definite legal force after a Judge's decision. The National Land Agency is responsible for the cancellation of the Certificates by the State Administrative Court. The certificate which has been canceled by the State Administrative Court with a decision that has legal force must still be followed up by the National Land Agency by revoking or canceling the certificate.Recommendations that can be given in order to ensure legal certainty of land rights for rights holders. the National Land Agency as the stakeholder issuing the certificate of land rights is expected to be more observant, more thorough in ensuring the accuracy of subject data, and the status of land rights to be issued certificates. and with the enactment of Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997, it is duly enforced.Keywords: Legal Certainty, Land Title Certificate, Cancellation, State Administrative Court.