<![CDATA[Artikel ini memaparkan sejauhmanapemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat telahmempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran daerah padawebsite resminya masing-masing, terutama pasca terbitnyaInstruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentangtransparansi pengelolaan anggaran daerah. Subjek penelitianadalah 19 website pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat.Pengumpulan data dilakukan tanggal 1-12 Maret 2014, dengancara membubuhkan tanda check list (√) untuk setiap dokumenanggaran yang ditemui pada setiap website pemkab/pemkot.Data yang diperoleh diolah menggunakan tehnik descriptivestatistics. Hasil pengolahan data memperlihatkan kalaukesungguhan pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Baratmemanfaatkan website resminya masing-masing untukmewujutkan transparansi pengelolaan anggaran daerah sangatrendah. Dari 19 website pemkab/pemkot yang diamati, terdapat10 pemkab/pemkot yang tidak menyediakan kontenTransparansi Pengelolaan Anggaran atau konten lainnya padawebsite resminya, untuk mempublikasikan dokumen pengelolaananggaran daerahnya kepada publik. Hanya 1 pemkot saja, yaitupemkot Solok, yang konsisten setiap tahun (2011-2014)mempublikasikan sebagian besar dokumen pengelolaananggaran daerahnya di website resminya (10 dari 12 dokumenatau 83,33%).]]>
Copyrights © 2014
