<![CDATA[Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial. Pilihan ini disatu sisi mengandung konsekuensi bahwa partisipasi masyarakat harus makin menguat, sementara di sisi lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. Partisipasi politik dalam keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat dan masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dalam hal ini warga memiliki hak untuk telibat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, selain itu pemerintah berkewajiban dalam menyediakan akses bagi warganya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu partisipasi politik dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat maka dipandang semakin baik, karena dianggap merupakan gambaran pamahaman dan keterlibatan warga negara terhadap politik dalam suatu negara. BErdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, DPRD Kota Pontianak dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat oleh semua anggota sehingga proses pencapaian tujuan yang dituangkan di dalam penyusunan pembangunan di wilayah ini dapat dicapai.]]>
Copyrights © 0000
