IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKATAN HIBRIDA DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA

Orthinus Ferdinando Samfar Kawer (Program Studi S3 Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.)
M. Baiquni (Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.)
Yeremias T. Keban (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.)
Agustinus Subarsono (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.)

Sosiohumaniora
Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018

Kebijakan pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan di daerah. Namun pembangunan rumah layak huni (RLH) dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan RLH perlu mempertimbangkan pendekatan kombinasi, yaitu pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-up), yang dikenal sebagai pendekatan hibrida. Paper ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan RLH dengan pendekatan hibrida di Kabupaten Supiori dengan memperhatikan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat penerima dana bantuan sosial RLH, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan RLH di Kabupaten Supiori telah dimulai sejak tahun 2012 dengan orientasi utama pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah. Pembangunan RLH ini dibiayai dengan dana bantuan sosial atau dikenal sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari dana Otonomi Khusus. Perpaduan antara peran Pemerintah Kabupaten Supiori serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung, dan peran masyarakat benar-benar sudah terlihat, yang merefleksikan pendekatan hibrida dalam implementasi pembangunan RLH. Masyarakat berpartisipasi aktif melalui tiga bentuk partisipasi, yaitu keterlibatan dalam sosialisasi dan musyawarah kampung, penyediaan material dan tenaga kerja lokal, serta manajemen konflik sosial akibat adanya kesan diskriminasi dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH. Dengan prosedur operasi standar yang dibuat, maka sulit bagi pemerintah daerah untuk berlaku dominan dalam intervensi masyarakat. Sebaliknya, prosedur operasi standar yang ada memungkinkan masyarakat berpartisipasi maupun mendampingi otoritas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan RLH di masing-masing kampung prioritas.Implentasi Kebijakan Pembangunan; Rumah Layak Huni; Pendekatan Hibrida.