<![CDATA[Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor apa yang menyebabkan rendahnya responsibilitas pengelolaan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bengkulu tahun 2012. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa ketidak mampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dengan tepat dimana anggaran yang dikelola tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yaitu dengan adanya pos-pos yang dibiayai APBD yang digunakan untuk kepentingan pejabat sangat kontras untuk kepentingan masyarakat. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Walikota dan Pimpinan DPRD sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan yang di wawancarai berkembang kepada Bappeda Kota Bengkulu, Pimpinan DPRD, Tim anggaran Pemda Kota, Badan Panitia anggaran DPRD, dan Tokoh masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan observasi atas latar belakang penelitian seperti berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan Responsibilitas pengelolaan APBD oleh walikota kepada DPRD Kota Bengkulu tahun 2012. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang mempengaruhi responsibilitas pengelolaan APBD disebabkan oleh 6 (enam) faktor yaitu : pertama, Adanya struktur administrasi yang memusat, kedua Sistim Administrasi yang ketinggalan zaman, ketiga Pembengkakan Birokrasi, keempat Kompleksitas dan kekakuan peraturan, kelima Struktur Gaji dan perpindahan pegawai, keenam, Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat. Selanjutnya berkenaan dengan temuan penelitian, dapat menyampaikan sebuah konsep baru bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan yakni : rendahnya responsibilitas juga disebabkan oleh faktor perilaku pejabat politik dalam pengelolaan anggaran. ]]>
Copyrights © 2017
