<![CDATA[Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sehingga cita-cita dari demokrasi yang menyentuh semua lapisan publik dapat terwujud yaitu melalui indikator kinerja birokrasi sebagai materi dalam menentukan sikap dan menilai apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum sehinngga membuka wawasan cakrawala bagi penulis dan pembaca dengan tidak terprovokasi atas ajakan People power (sejumlah toko) yang akhir-akhir ini menjadi isu utama dalam publik Indonesia. Penenlitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang selanjutnya dianalisa dengan analis kualitatif yaitu mengenai fenomina ajakan People power kemudian dicarikan solusi dengan memahami teori kinerja dari beberapa materi dan sumber yang dikemukakan oleh Dwiyanto, 2009:228-229 tentang kinerja birokrasi yang meliputi : 1. Produktivitas, 2.Kualitas pelayanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas. Hasil penenilitian yang didapatkan yaitu berdasarkan focus penelitian diantaranya Produktivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum sangat baik, Kualitas pelayanan kinerja Komisi Pemilihan Umum mengutamakan kepentingan public, Responsivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, Responsibilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dilakukan dengan prinsip yang benar, Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi sejelas - jelasnya kepada publik.]]>
Copyrights © 2019
