<![CDATA[Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya berprofesi di bidang Agrikultur . Kebijakan pembangunan agropolitan memberikan harapan besar terhadap bidang agrikultur ini. Berdasarkan pengembangan wilayah yang direncanakan oleh RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, harapan besar pemerintah tersebut seakan-akan sulit direalisasikan sebagai akibat dari persoalan yang masih menerpa proses implementasi pembangunan agropolitan di Kabupaten Sumenep, karena protes warga yang kurang dilibatkan dalam perencaanaan pembangunan agropolitan tersebut karena kurangnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat terkait lokasi pasar agropolitan, Untuk dapat tercapainya perencanaan yang efisisensi, efektifitas dan produktifitas, maka perlu dilakukan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi serta untuk mendapatkan kesalarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi, dengan demikian tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwasannya pemerintah yaitu Bappeda telah berperan sebagai koordinator pengembangan wilayah agropolitan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Adapun koordinasi tersebut telah sesuai sebagaimana fokus dalam penelitian ini yakni tentang bentuk perencanaan melalui pendekatan koordinasi.]]>
Copyrights © 2019
