KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP MODEL PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA YANG BERSUMBER PADA PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA

NPM. A2021161067, SARI PRILIYANA, SH

Jurnal NESTOR Magister Hukum
Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan formulasi model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia. Dalam realitanya, pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA saat ini masih belum mencerminkan pembinaan yang bersifat edukatif layaknya seperti pendidikan formal yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat pada LPKA Pontianak, di mana anak yang berkonflik dengan hukum belum memperoleh program pendidikan formal mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah pada umumnya dan mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan (ijasah) tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mantan anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini, model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA pada saat ini, masih mengacu pada konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan difokuskan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang ditempatkan di LPKA hanya menerima pendidikan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C. Oleh karena itu, penulis menawarkan suatu model pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia dengan nama “Sekolah Bina Anak Negara (SBAN)”, yang kiranya dapat dijadikan bahan kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang. Adapun kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara: (1) melakukan perubahan tata letak bangunan LPKA; (2) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal; (3) melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal standarisasi kurikulum pendidikan yang diberikan dan tenaga pengajar (guru) yang mengajar di LPKA; dan (4) mengacu pada LPKA yang ada di Malaysia yang dinamakan Sekolah Tunas Bakti (STBs), dimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum, diberikan pendidikan formal dengan tenaga guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs. Selain itu, harus ada jaminan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang telah menyelesaikan pendidikannya di LPKA dapat melanjutkan ke sekolah di luar LPKA dengan jenjang yang lebih tinggi tanpa adanya tindakan diskriminatif dari pihak sekolah tersebut. Mengingat banyak terjadi selama ini, anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan melanjutkan sekolah harus mengalami kesulitan karena banyak sekolah enggan untuk menerima mereka alasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bisa mencoreng nama sekolah, sedangkan sekolah tersebut termasuk sekolah favorit.Kata Kunci:    Kebijakan Formulasi, Model Pembinaan, Pendidikan Formal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. ABSTRACTThis thesis discusses the formulation policy of guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution still does not reflect educative development like formal education applied in Indonesia. This can also be seen in the Pontianak Special Child Development Institution, where children in conflict with the law have not received a formal education program following the same curriculum as in schools in general and take the same exams as children in outside communities with status the same, so that for education documents (certificate) there is nothing that shows that they are former children in conflict with the law. So far, the child coaching model that is in conflict with the law at the Special Child Development Institution at this time, still refers to the concept of correctionalism, where coaching is focused on personality coaching and independence development. Children who are in conflict with the law that are placed in the Special Child Development Institution only receive non-formal education such as Package A, Package B and Package C. Therefore, the author offers a model of coaching for children in conflict with the law in Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia under the name "State Child Development Schools”, which presumably can be used as a formulation policy for the child development model in conflict with the law at the Special Child Development Institution which originates from formal education in Indonesia in the future. The formulation policy guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia in the future can be done by: (1) making changes to the layout of Special Child Development Institution buildings; (2) providing facilities and infrastructure that support the realization of the right to formal education; (3) collaborate with the Office of Education, in terms of standardization of the education curriculum provided and teaching staff (teachers) who teach in Special Child Development Institution; and (4) refers to Special Child Development Institution in Malaysia called Tunas Bakti School, where children are in conflict with the law, given formal education with qualified teachers appointed from the Ministry of Education and following the same curriculum as the State School. The children also take the same test as children in outside communities with the same status, so that there is no education document indicating that they attend Tunas Bakti School. In addition, there must be a guarantee that children who are in conflict with the law who have completed their education in Special Child Development Institution can continue to school outside Special Child Development Institution with a higher level without discriminatory action from the school. Considering that many have happened so far, children who are in conflict with the law will continue their education must experience difficulties because many schools are reluctant to accept them the reason that children in conflict with the law can tarnish the name of the school, while the school is a favorite school.Keywords:    Formulation Policy, Guidance Model, Formal Education, Special Child Development Institution.