IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

PRAYITNO, SH. A.2021141067, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN

Jurnal NESTOR Magister Hukum
Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of policies assistant task TNI to the Police in the province of West Kalimantan in the era of regional autonomy. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation tasks perbantuan TNI run by Kodam XII / Tanjongpura to West Kalimantan Regional Police in West Kalimantan Province on the regional autonomy era faced a number of problems and obstacles that caused its implementation does not take place in accordance with the original purpose of this policy is set by the government. Security services conducted by Police in West Kalimantan has been able to keep the security situation in West Kalimantan, but the presence of some security disturbance cases show the importance of demand perbantuan military command XII / Tanjongpura but not performed optimally, causing various forms of threats not handled properly and prone to causing a threat, not only the region but the West Kalimantan Indonesia's national security as a whole.Factors that lead to ineffective implementation of tasks perbantuan by Kodam XII / Tanjongpura caused by many factors, but the most notable is the Associated public policy in the form of legislation is not clear and not synergistic in the settings assistant task, separation of the TNI and the Police in absolute terms post reform is more emotional and not equipped with the regulations can be implemented, lack of clarity on the status of the organization the military and police in the state system led to cooperation, coordination and communication between these two institutions are not going well, including in the discharge perbantuan, barriers because of the lack new regulations that bridges the role of the military and police in the field, especially to synergize the role of TNI military Command XII / Tanjongpura on MOOTW in order to provide assistance to the police and local government in the field, Ego sectoral since the separation of the TNI and the Police in 2002 was very influential and a bottleneck in implementation of security duty in West Kalimantan and West Kalimantan Governor not play an optimal role in issuing political decisions at provincial level to maintain the security in order to provide protection to the people by empowering the device in Kalbar including military and police elements.Keywords: Policy Implementation, assistant task, TNI to the Police.ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan tugas perbantuan TNI kepada Polri di wilayah provinsi kalimantan barat dalam era otonomi daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Implementasi tugas perbantuan TNI yang dijalankan oleh Kodam XII/Tanjungpura kepada Polda Kalimantan Barat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada era otonomi daerah menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan yang menyebabkan implementasinya tidak berlangsung sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan keamanan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Barat selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi adanya beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam XII/Tanjungpura namun tidak dilakukan secara maksimal, menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah Kalimantan Barat tetapi keamanannasional Indonesia secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi tugas perbantuan oleh Kodam XII/Tanjungpura disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling menonjol adalah Berkaitan kebijakan umum dalam bentuk undang-undang yang tidak jelas dan tidak sinergis dalam pengaturan tugas perbantuan, Pemisahan TNI dengan Polri secara absolut pasca reformasi lebih bersifat emosional dan tanpa dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang dapat diimplementasikan, Ketidakjelasan tentang kedudukan organisasi TNI dan Polri dalam sistem kenegaraan menyebabkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi kedua institusi ini tidak berlangsung dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan tugas perbantuan, Hambatan karena belum adanya regulasi-regulasi baru yang menjembatani peran TNI dan Polri di lapangan khususnya untuk mensinergiskan peran TNI Kodam XII/Tanjungpura pada OMSP dalam rangka memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda di lapangan, Ego sektoral sejak pemisahan TNI dengan Polri pada tahun 2002 sangat berpengaruh dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat belum berperan secara optimal dalam hal mengeluarkan keputusan politik pada tataran provinsial untuk menjaga keamanan guna memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberdayakan para perangkat di Kalbar diantaranya unsur TNI maupun Polri.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, laporan, warta, harianregional.com, Tugas Perbantuan, TNI kepada Polri.