DISPARITAS PUTUSAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI’ DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

NPM. A2021161020, YUSAK SUTOMO, S.K.M.

Jurnal NESTOR Magister Hukum
Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

ABSTRAKTesis ini membahas tentang disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, apakah penjatuhan putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sudah memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat Dayak Bakati’, dan upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dikarenakan pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat, sehingga sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelakunya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat. Di samping itu, pelaku merupakan salah satu keluarga terpandang di wilayah dusun atau desa, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat merasa tidak enak untuk menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat. Selain itu, pelaku sudah sering melakukan pencurian (nangko) atau dalam bahasa hukum disebut residivis, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat sengaja menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat dengan maksud agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehubungan dengan terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, maka pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat adat Dayak Bakati’ belum dapat diwujudkan secara parsial. Hal ini disebabkan karena putusan pidana adat dapat dikatakan adil oleh pelaku pencurian, tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya, putusan pidana adat bisa dikatakan adil oleh korban atau masyarakat adat, tetapi dianggap tidak adil bagi si pelaku. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya disparitas Putusan Pidana Adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, antara lain dengan cara-cara: Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) harus bersikap objektif dalam menyelesaikan perkara pencurian tersebut tanpa harus memikirkan hubungan kekerabatan atau status sosial dari pelakunya karena dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat adat itu sendiri, dan Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) merupakan panutan bagi warga masyarakat adat sehingga setiap putusan pidana adat harus bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat itu sendiri.Kata Kunci:      Disparitas, Putusan Pidana Adat, Perkara Pencurian, Masyarakat Adat Dayak Bakati’. ABSTRACT  This thesis discusses the disparity of traditional criminal verdict in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case in Indigenous Dayak Bakati 'community in Kecamatan Subah Sambas regency, whether the indictment of adat criminal punishment in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District has provided a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati ', and the effort to prevent the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District. Through empirical law research method, it can be concluded that the causes of disparity of customary criminal decision in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District because the perpetrator has a kinship relationship with the Chairman of Adat (Singe) Village or Customary People, so the sanction customs that were handed down to the perpetrators were lighter than those who did not have a kinship relationship with the Village (Singe) Chairman or Adat Customary. In addition, the perpetrator is one of the most respected families in the hamlet or village area, so the Adat (Singe) Chairman and the Customary Leaders feel uncomfortable to impose heavier customary sanctions. In addition, the perpetrators have often committed theft (nangko) or in legal language called residivis, so the Chairman of Indigenous (Singe) Village and Customary Figures deliberately impose heavier custom sanctions with the intention that the perpetrators do not repeat his actions. In relation to the occurrence of disparities of customary criminal verdict in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District, the fulfillment of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati' can not be realized partially. This is because customary criminal sanction can be said to be fair by the perpetrators of theft, but unfair to victims or indigenous peoples. Similarly on the contrary, customary criminal verdict can be said to be fair by victims or indigenous peoples, but is considered unfair to the perpetrator. The efforts to prevent the disparity of the Customary Criminal Decision in the settlement of the theft case on Dayak Bakati Indigenous Peoples in Kecamatan Subah Sambas District, among others by means of: Adat Chairman (Singe) and traditional figures (Pamande) must be objective in resolving and the Chairman of Indigenous (Singe) and traditional figures (Pamande) are role models for indigenous peoples so that any customary criminal verdict should can provide a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous peoples themselves.Keywords:       Disparity, Customary Criminal Ruling, Theft Case, Indigenous Dayak Bakati '.