Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta

Muhammad Raihan Radyva Said (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia)

'ADALAH
Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19

Abstract:The right to obtain decent work and livelihood is one of the many rights regulated by the 1945 Constitution as a form of guarantee for everyone to work. Micro, Small and Medium Enterprises or UMKM is a form of freedom for everyone to work and get a decent life. In the midst of the enactment of large-scale social restrictions, local governments are expected to help everyone to ensure the sustainability of the business to support themselves and their families.Keywords: Guarantee, Policy, UMKM, Local Government Abstrak:Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu dari banyaknya hak yang diatur oleh UUD 1945 sebagai bentuk jaminan setiap orang untuk bekerja. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah salah satu bentuk dari kebebasan setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. Di tengah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu setiap orang untuk menjamin keberlangsungan usaha guna menghidupi diri sendiri dan keluarga.Kata Kunci: Jaminan, Kebijakan, UMKM, Pemerintah Daerah