<![CDATA[Pemerintah di Indonesia saat ini telah mereformasikan sistem layanan yang biasa dilakukan secara manual dengan layanan yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut Electronic Government. Salah satu SKPD yang menggunakan layanan ini adalah BP2T Kabupaten Kutai Barat, dimana pemohon izin dapat melakukan proses izin melalui website yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis model interaktif. Proses manajemen pada BP2T dimulai dari unsur perencanaan yang dilakukan dari menetapkan tujuan dan menggunakan aplikasi SIMYANDU sebagai strategi dalam mencapai tujuan. Dalam unsur pengorganisasian pembagian tugas dan kewenangan pegawai struktural masih mengacu pada tufoksi secara umum tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus layanan perizinan secara elektronik. Dalam unsur pelaksanaannya belum berjalan maksimal, dimana layanan masih sulit diakses, informasi tidak update, operator sistem kurang rensponsif, hanya 16 jenis izin yang dapat diproses, dan tidak adanya layanan pembayaran secara online. Dan unsur pengawasannya hanya dilakukan pengawasan namun tidak dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Manajemen, Electronic Government, Layanan Perizinan]]>
Copyrights © 2015
