<![CDATA[Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara. Hal ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu negara harus memberikan intervensi melalui kebijakannya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kebijakan publik ialah suatu tindakan atau tidak bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik- biasanya pemerintah- untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah (Nugroho, 2009). Pemerintah kota Balikapapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius, melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudat pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang. Kata Kunci: Kemiskinan; Penanggulangan kemiskinan; Evaluasi Kebijakan]]>
Copyrights © 2015
