PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DIGITAL ELEKTRIK (PERTAMINI)

Devanda Yudhistira Patriatama Utoyo

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019

Devanda Yudhistira Patriatama Utoyo, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM., Diah Pawestri Maharani S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [e-mail]  ABSTRAK Penyebaran praktik usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini) di Indonesia sangat lah cepat. Hal ini dikarenakan terobosan usaha tersebut nyatanya dapat membantu penyebaran dan pendistribusian bahan bakar minyak sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tentu saja apabila tidak dibarengi dengan regulasi dan pengawasan terkait, kegiatan usaha tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal serta pemerintah tidak akan mendapat keuntungan. Pertamini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa izin dan regulasi untung menyosong keberlangsungan kegiatan usaha tersebut. Penelitian hukum ini membahas tentang konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini) dan bagaimana seharusnya konsep yang ideal dalam mengawasi pelaku usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatann konseptual serta pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Tidak diaturnya perihal bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha Pertamini, oleh sebab itu penulis berusaha menghubungkannya dengan pengaturan yang dimiliki oleh Pertamina, dan 2) Idealnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha Pertamini harus diawasi oleh seluruh elemen pemerintahan, lalu pengawasan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala dan sebaiknya pemerintah membentuk tim/divisi baru yang secara khusus bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha Pertamini. Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Pelaku Usaha, Pertamini.   ABSTRACT The growing business practices of Pertamini in Indonesia are quite massive because this breakthrough is seen capable of helping the distribution and marketing of oil and gas and it manages to reach remote areas. Without regulation and related supervision, this form of business practices will not optimally take place and the government will not gain any benefit. The Pertamini surely requires government support in terms of the license and regulation concerning profit for the sustainability of the business. This legal research discusses the consistency of government supervision over business actors in digital electronic gas station (Pertamini) and what ideal concept that can be applied to supervise the business actors concerned. To give answer to the research problems, statute, conceptual, and case approaches were employed. The research result reveals: 1) since the form of supervision from the government is not regulated, the author aims to relate it with the regulation set by Pertamina, and 2) principally, government supervision over the business actors concerned must be under supervision that involves all governmental elements, which should be imposed regularly. Moreover, it is essential that the government establish a team specifically intended to supervise the business practices of pertamini. Keywords: government regulation, business actors, Pertamini