<![CDATA[Muhammad Zulfikar, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: relicfikar3@gmail.com ABSTRAK Mengangkat kasus Baiq Nuril yang berkembang saat ini yakni muatan yang melanggar norma kesusilaan khususnya pelecehan seksual yang dialami oleh Baiq Nuril. Baiq Nuril dilaporkan oleh M (Kepala Sekolah) karena kasus ITE, karena menyebarkan rekaman audio yang memuat kesusilaan akibat dari beredarnya rekaman tersebut. Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN. MTR menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Baiq Nuril dianggap tidak memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaâ€. Namun, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Baiq Nuril didakwa Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim menyatakan Nuril bersalah dan memutus pemidanaan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer melalui analisis sistematis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam mempertimbangkan putusan berperspektif hukum responsif sedangkan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan putusan berperspektif teori rehabilitasi. Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik, Kesusilaan  ABSTRACT This research studies the case of Baiq Nuril where the person is the victim of sexual abuse that violates immoral act. This case was reported by a person M as a school headmaster due to the case concerning electronic information and transactions since this case involves the transmission of recorded audio that contains immorality. The District Court Decision in Mataram Number 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR states that Baiq Nuril was clearly and officially found not guilty since there is no enough evidence showing Baiq was involved in the crime as stated by general prosecutors. Baiq did not meet the criteria of “distributing and/or transmitting and/or make things accessibleâ€. However, the general prosecutors proposed for cassation to Supreme Court and Baiq was declared guilty based on Article 27 Paragraph 1 in conjuction to Article 45 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Panels of Judges declared Baiq Nuril guilty and Baiq was imposed with sanction. This research was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches. The legal materials used in the research were analysed based on systematic analysis. The research result concludes that the Mataram District Court Decision of referred to the perspective of responsive law, while the decision of the Supreme Court was based on the theory of rehabilitation. Keywords: judges’ decisions, crime of transmitting electronic document containing immoral content]]>
Copyrights © 2019
