PENGATURAN PENCATATAN STATUS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Luqman Hakim

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019

Luqman Hakim, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : [e-mail] Abstrak Jurnal ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengaturan pencatatan status perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada tidak konsisten antara peraturan satu dengan peraturan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya proses pencatatan sipil dalam hal ini pencatatan perkawinan dan juga mengakibatkan tindakan diskriminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada pengaturan lebih lanjut yang secara khusus membahas tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendetail bagaimana mekanisme pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan perkawinan yang sering terjadi di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan-peraturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi terhadap peraturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu terkait dengan pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan.Kata kunci : penghayat kepercayaan, hak konstitusional, perlindungan hukum Abstract The title of this journal departs from the dynamic of the regulation concerning marriage registration for the believers of the faith in Indonesia, which has not shown any progress. Uncertain and inconsistent regulations compared to other regulations slow down the process in registry office, and it leads to discrimination as faced by the believers in Indonesia. This research also discusses whether a specific regulation governing marriage registration for believers of the faith is required. This research is aimed to specifically analyse how the marriage registration for the believers should be performed following the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 and to find out how disputes over marriage are usually settled in Indonesia. This research is normative-juridical based with statute, case, and conceptual approaches. The research result reveals that existing legislation for marriage registration-related issues is incapable of accommodating the mechanism and procedures required in marriage registration for the believers of the faith efficiently. This is because of the inconsistence in each regulation, either the Law of Marriage or other regulations under it. Therefore, reformulation and revision of the regulations under the Law of Marriage such as Government Regulations and Regulations of Minister of Home Affairs are required. Keywords : believers of the faith, constitutional rights, legal protection