IZIN PENANGKARAN JALAK BALI DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur)

Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020

Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi, Moh Fadli, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawaijaya Jl. M.T Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia Telp. [phone], Fax. [phone], E-mail : [e-mail] Email : [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dimana syarat-syarat yang wajib dipenuhi diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun dalam pelaksanaannya masih belum efisien sebab masih banyak pelaku kepemilikan Jalak Bali belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitan langsung ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, karena merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin penangkaran satwa. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan diolah dengan teknik yuridis kualitatif. Populasi, Sampel dan Responden diperoleh dari petugas ataupun staff di bidang seksi pemanfaatan dan pelayanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, serta responden dari masyarakat yang memiliki Jalak Bali. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait izin penangkaran Jalak Bali masih belum efisien. Kata Kunci : izin, kendala, penangkaran, jalak bali.   ABSTRACT This research is aimed to find out how Regulation of Indonesian Forestry Minister Number P.19/Menhut-II/2005 of 2005 concerning Wildlife Conservation is implemented related to permit issued for conservation of Jalak Bali as an endangered animal in Conservational Hall of Natural Resources in East Java, where the requirements fulfilled are governed in Article 76 Paragraph (2) of Regulation of Indonesian Forestry Minister concerning Wildlife Conservation. However, the implementation of this regulation is not efficient since most ownership of Jalak Bali is not supported by permit issued by the conservational hall of natural resources. This empirical juridical research was conducted based on socio-juridical method where direct observation in the conservational hall, as an authorised body to issue the permit, was conducted. Primary and secondary data were obtained based on qualitative juridical method. The population, sample, and respondents involved staff of the hall especially under the department of utilisation and services in the conservational hall and people owning Jalak Bali. This research finds that the regulation of Indonesian Forestry Minister is not efficiently implemented. Keywords: permit, obstacle, conservation, jalak bali