EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF D PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP LARANGAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya)

Teja Waskita

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020

Teja Waskita, Lutfi Efendi, Haru Parmadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No. 169 Malang Email: [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan mengenai fungsi pelaksanaan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dari obat tradisional mengandung bahan kimia. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena BPOM Jawa Timur atau BBPOM Kota Surabaya pada bulan januari hingga agustus 2018 menyita obat tradisional sebanyak 38.650 pcs dari 341 item senilai Rp630.596.500 yang terduga mengandung bahan kimia, obat tradisional didapat dari berbagai wilayah di Jawa Timur sepeti Bojonegoro, Jember, Surabaya, dan Sidoarjo.. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pasal 3 huruf D Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya dalam tugasnya tidak efektif dan kurang baik akan faktor Peraturan hukuman suatu edarnya obat tradisional itu kewenangan Menteri Kesehatan dah faktor Penegak hukum minimnya pegawai BBPOM dalam melaksanakan pengawasan se-Jawa Timur dan dalam fungsi pengawasanya tidak tercapai, di karenakan masih ada produk-produk yang masih beredar tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan kimia Kata Kunci : Efektivitas, Badan Pengawasan Obat dan Makanam, Obat Tradisional  ABSTRACT This research discusses issues over implementing function of Indonesian National Agency of Drug and Food Control  (hereinafter BPOM) over traditional drugs containing chemical substance. The BBPOM of East Java or BPOM Surabaya had seized 38,650 pcs of traditional drugs with chemical substance out of 341 items worth IDR 630,596,500 from January to August 2018. The drugs were recalled from regions in East Java such as Bojonegoro, Jember, Surabaya, and Sidoarjo. This research employed socio-legal method with socio-juridical approach, which were later connected to a grammatical interpretation, where the theory of state of law, authority, presidential regulation, and minister’s regulation were analysed. The research reveals that Article 3 letter D of Presidential Regulation Number 80 of 2017 has not been effectively implemented. Indonesian Health Minister is responsible for the supervision of drug distribution, while the lack of staff in BBPOM responsible for drug supervision in all regions in East Java also contributes to the issue. All these issues hamper the controlling function, and drug distribution in general has not met the standard and requirement since some drugs are found to still contain chemical substance. Keywords: effectiveness, Indonesian National Agency of Drug and Food Control, traditional drugs