PENEGAKAN SANKSI PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IZIN DI PERMUKIMAN KUMUH KOTA MALANG ( Studi Efektivitas Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung )

Mazarini Maulidia Aizza Udin

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020

Mazarini Maulidia Aizza Udin, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, [phone]-551611 Psw. 201-202 Fax. [phone] e-mail : [e-mail]   ABSTRAK Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Penegakan Sanksi adminstratif berupa perintah pembongkaran terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketentuan Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai bangunan gedung di Kota Malang khusus nya di Permukiman kumuh Kota malang tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang tidak dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut beserta upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasakan hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis bahwa ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Sedangkan terhadap upaya penegakan hukum melalui penegakan sanksi administratif yaitu pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi perintah pembongkaran, yang mana sanksi ini belum dapat berjalan optimal karena belum adanya teknis penegakan sanksi hukum.   Kata kunci: Sanksi, Perintah Pembongkaran, Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan,  Permukiman Kumuh   Imposing Sanction over dismantling Buildings without Permit in a Slum Area in Malang (Study of the Effectiveness of Article 174 paragraph (2) of Local Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Buildings) Mazarini Maulidia Aizza Udin, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, [phone]-551611 Psw. 201-202 Fax. [phone] e-mail : [e-mail] Abstract This research discusses enforcement of administrative sanction in the form of dismantling buildings with no building permit. This research embarks on the provision of Article 174 paragraph (2) of Local Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Buildings. Several buildings are found without building permit, especially those built in slum areas in Malang and no sanctions are enforced over this violation. This research is aimed to find out the effectiveness of the regulation and its law enforcement, where empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. It is revealed that this provision is found ineffective. The administrative sanction that is supposed to be imposed is dismantling the buildings but this sanction has not been performed optimally since the law enforcement is absent.   Keywords: sanction, order to dismantle, building, building permit, slum area.