Sistem penunjang keputusan Dalam penentuan alternatif pengelolaan kawasan karst Maros-pangkep secara berkelanjutan menggunakan Analitychal hierarchy process (AHP)

Rachman kurniawan
Eriyanto Eriyanto
Rukman Sardjadidjaja
Alinda F M zain

Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika
Vol 7, No 1 (2010): Vol. 7, No. 1, Juli 2010

Kawasan Karst Maros-Pangkep (KKMP) memiliki tipe karts menara (tower karts)yang sangat khas terletak dikabupaten maros dan kabupaten pangkep sulawesi selatan, Merupakan salah satu karts yang di rekomendasikan menjasdi kawasan alam warisan dunia (natural world heritage,NWH). Secara umum kawasan ini dan kawasan karts lainnya hanya di kenal sebagai kawasan yang memiliki kompetensi bahan galian untuk bahan bangunan dan bahan baku semen. Sesungguhnya kawasan ini juga memiliki potensi lain yang tidak kalah penting, Yaitu nilai ekonomi seperti lahan pertanian, Obyek wisata alam dan penambangan, Nilai sosial budaya seperti situs arkeologi dan areal peribadatan, serta jasa nilai lingkungan (enviromental services)seperti sumber daya air, Keanekaragaman hayati dan keunikan bentang alam. Oleh karena itu, pengelolaan KKMP perlu di lakukan dengan memperhatikan kelestariannya guna menjaga kelangsungan jasa lingkungan yang ada. kompleksitas pengelolaan KKMP tersebut memerlikan penentuan strategi berdasarkan berbagai keahlian. Pemanfaatan keahlian pakar dapat membantu menentukan alternatif pengelolaan KKMP secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menentukan alternatif pengelolaan KKMP berdasarkan preferensi pakar. Preferensi pakar di lakukan terhadap 15 pakar dari instansi pemerintah, Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Preferensi fakar ini di kaji menggunakan analitycal hierarchy process(AHP)untuk menentukan alternatif KKMP. Hasil penelitian penunjukn bahwa pemerintah masih merupakan aktor yang paling berperan dalam proses penentuan dan pelaksanaan pengelolaan KKMP. Selain itu diperlukan upaya untuk mendorng KKMP menjadi NWH dengan membentuk badan pengelola kawasan secara khusus berdasrakan kerjasama antar pemerintah daerah menggunakan sistem pengelolaan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian tujuan kelestarian lingkungan, Peningkatan ekonomi dan kestabilan sosial budaya masyarakat.hal ini akan bermanfaat sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan sistem pengeloaan KKMP secara berkelanjutan.