<![CDATA[Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tentang perizinan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Tata Kota sebagai penataan keindahan kota Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai disposisi peletakan reklame. Implementasi tentang pajak reklame ini masih ditemukan permasalahan seperti ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga, serta adanya pemasangan spanduk di zona larangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan komunikasi belum baik, Sumber Daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini. Kata kunci: implementasi; kebijakan; peraturan daerah]]>
Copyrights © 2019
