Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone)

Harris Y. P. Sibuea (Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019

The Government faces a number of challenges in the development of the Tourism Special Economic Zone (SEZ). That challenges to include deliverance of the land acquisition process and the absence of genuine solutions to reduce conflicts. The focus of the problem on this paper is on the legal aspects of the deliverance of land acquisition in the Tourism SEZ. This paper is based on normative juridical research on Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ. The results of this research found that the Tourism SEZ based on Presidential Regulation is a part of national strategic projects that were legally adjusted as objects of public interest in accordance with Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest. The research also shows that the process and mechanism of land acquisition deliverance in Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ have caused land conflicts. The government still tries to continue the development of Tourism SEZ even though land conflicts would take a long time to solve and have to go through compensation negotiations’ process with the community. AbstrakNegara menghadapi sejumlah permasalahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK pariwisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif pada KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang. Hasil penelitian menemukan bahwa KEK Pariwisata atas dasar Peraturan Presiden termasuk proyek strategis nasional yang disesuaikan secara legislasi menjadi objek kepentingan umum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Pemerintah berupaya untuk tetap melaksanakan pembangunan KEK pariwisata meskipun penyelesaian konflik pertanahan memakan waktu panjang dan harus melewati proses negosisasi ganti rugi dengan masyarakat.