<![CDATA[Abstrak: Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh namun prosedur pencabutan seharusnya ada konsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh yang tertera Pasal 269 ayat (3) undang-undang a quo. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat sama sekali dan serta merta menyalahi procedural perubahan yang ada di undang-undang khusus Aceh. Dua masalah yang menjadi fokus peneliti: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional? Kedua, apakah konsekuensi yuridis jika pencabutan ketentuan undang-undang bersifat khusus tidak sesuai mekanisme yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan: Pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional oleh dua undang-undang. Pasal 269 ayat (3) “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Artinya ada kewajiban selaku pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah untuk wajib berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang maka secara konstitusional hal tersebut dianggap inprosedural dan batal demi hukum. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 “Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Konsekuensi yuridis atas Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai hukum mengikat, dan kehilangan objek oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Abstract: Article 571 letter d of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections revokes and declares the enactment of Article 57 and Article 60 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4) of Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government but revocation procedures should have consultations and get DPRA considerations as representatives of the people of Aceh as stated in Article 269 paragraph (3) of the a quo law. This was not done by the Central Government at all and necessarily violated the procedural changes in the special law in Aceh. Two issues are the focus of the researcher: First, what are the procedures for revoking specific laws in national legislation? Secondly, what is the juridical consequence if the revocation of the provisions of the law is specific not in accordance with the existing mechanism? The research method used in this article is normative juridical research with several approaches: historical approach, legislative approach, comparative approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study are as follows: that the procedure for revoking special laws in national legislation by two laws. Article 269 paragraph (3) "In the event that a planned change to this Law is carried out by first consulting and obtaining the consideration of the DPRA". This means that there is an obligation as a legislator namely the DPR and the Government to be obliged to consult and obtain DPRA considerations. If this is not done by the legislators then constitutionally it will be considered procedural and null and void. Article 77 of Law Number 21 Year 2001 "Proposed amendments to this law may be submitted by the people of the Papua Province through the MRP and DPRP to the DPR or the Government in accordance with statutory regulations". Juridical consequences for Article 571 letter d of Law Number 7 of 2017 does not have a binding law, and loss of objects by the Constitutional Court Decision.]]>
Copyrights © 2020
