<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV yang terdiri dari XVII bab dan 127 pasal dengan memuat delik materil (Pasal 98, 99, dan 112 UUPPLH) dan 16 pasal yang memuat delik formil yaitu Pasal 100 hingga 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115 yang ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan konsepsi UU No.23 Tahun 1997 yang memuat ketentuan pidana pada Bab IX, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, dimulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPLH. Penulis mengangkat permasalahan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam setiap aspek hukum dan penegakan hukum lingkungan serta tanggung jawab pidana badan usaha terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui dan menganalisa rumusan asas tanggung jawab mutlak dan penerapannya dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di masa mendatan.Kata Kunci: Tanggung Jawab Mutlak, Penegakan Hukum]]>
Copyrights © 2017
