<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, masalah yang dihadapi, alternatif solusi pemecahan masalah dan penataan kelembagaan perangkat daerah dalam pengembangan kepemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, focus group discation, dan data pendukung lainnya berupa bahan tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber dan atau informan yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang jenuh. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut : Tahap persiapan; pembentukan team, diagnosis, menyusun draft rancangan peraturan daerah, Tahap pembahasan; FGD, pembahasan klinis, seminar dan pembahasan di DPRD, Tahapan pelaksanaan; penetapan perda dan pemberlakuan perda. Selanjutnya di temukan permasalahan yang paling mendasar yaitu tidak dilakukannya analisis beban kerja dan analisis jabatan sebelum melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah. Sedangkan sebagai alternatif pemecahan masalah yaitu harus dilakukan analisis beban kerja dan anlisis jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam penataan kelembagaan. Sehingga penataan yang dilakukan benar-benar untuk mereview terhadap keberadaan kelembagaan perangkat daerah untuk mewujudkan pengembangan kepemerintahan yang baik yang berasaskan kepada prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabiltas kepemerintahan yang optimal. Oleh karena itu disarankan agar dalam melakukan penataan kelembagaan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku seperti Permendagri No. 57 Tahun 2007 yang mengamanatkan agar dilakukan melalui Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan. Kata kunci: analisis beban kerja, analisis jabatan dan proses]]>
Copyrights © 2018
