<![CDATA[Pancasila sebagai ideologi negara sudah semestinya menjadi katalisator dalam aspek kehidupan bernegara, terutama dalam soal ekonomi yang berkaitan langsung dengan hidup orang banyak, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 33 sudah jelas bahwa pasal tersebut menjadi ideologi sistem ekonomi Indonesia, namun dalam praksisnya tidak ada intstrumen yang jelas dalam menjalankan ideologi ekonomi tersebut, bahkan banyak Undang-undang yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengulas terkait dengan sistem ekonomi Pancasila untuk terwujudnya kesejahteraan. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Mengetengahkan sistem ekonomi pancasila menjadi keharusan ditengah pembangunan ekonomi yang tidak tentu, kegagalan ideologi ekonomi di dunia sebut saja liberalisme dan marxisme seharusnya menjadi titik tolak dari kembalinya penerapan ideologi yang khas dengan budaya Indonesia. Maka dari itu perlu sikap konsekuen untuk membangun ekonomi dengan sistem ekonomi Pancasila yang terejawantah dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Cabang produksi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh negara dan di peruntukkan pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Inilah cita-cita Pancasila khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.]]>
Copyrights © 2019
