<![CDATA[Penelitian ini merupakan analisis data skunder yang berguna untuk mengetahui derajat desentralisasi atau kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh Tamiang. Dalam hal ini derajat desentralisasi merupakan indikator kemandirian suatu daerah dari sisi keuangannya maksudnya semakin tinggi derajat desentralisasi semakin baik dalam melaksanakan otonomi daerah karena tingkat ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat semakin kecil. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, dimana angkanya berkisar antara 4,46% - 6,96%. Ini artinya sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pada tahun 2009 besarnya derajat desentralisasi 4,46%, maksudnya kemampuan keuangan daerah berasal dari PADÂ dalam membiayai kegiatan pemerintah di daerah hanya 4,46%, sedangkan sebagian besar 95.54% di biayai oleh berbagai sumber keuangan lainnya terutama bantuan atau sumbangan pemerintah pusat baik berupa DAU maupun DAK. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, dimana pada tahun 2014 derajat desentralisasi sebesar 6,96% dan angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 besarnya PAD Aceh Tamiang Rp 36.318.118.320 sedangkan TPD atau APBK sebesar Rp 521.382.118.321. peningkatan PAD terus diupayakan oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah guna memperluas pelaksanaan otonomi daerah.]]>
Copyrights © 2017
